Kontras TIMES.COM | Jakarta, – Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tengah menyiapkan Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO pada 2024. Namun dalam pengajuannya, terdapat tantangan diantaranya diperlukan kajian akademis, mulai dari penguatan narasi hingga penyusunan rencana pengelolaan Jalur Rempah yang logis dan konkret.
Oleh karena itu, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melalui Asisten Deputi Wawasan Kebangsaan, Pertahanan, dan Keamanan hadir untuk berkontribusi dalam menjawab tantangan ini, yaitu dengan mengadakan diskusi terbatas dengan tema “Jarigan Spiritual dan Intelektual pada Jalur Rempah Indonesia Timur: Kasus Maluku Utara dan Papua Bagian Barat”, di Ruang Sinergi, Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/02/2024).
Diskusi yang berlangsung selama lebih dari 2 jam ini berjalan dengan dinamis dan aktif. Selain sesi paparan, sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta pun tidak kalah menariknya. Selain itu, diskusi pada hari ini pun bertujuan memperkaya bahan dan data yang diperlukan dalam rangka pengusulan jalur rempah sebagai warisan dunia UNESCO tahun 2024, serta untuk membentuk dan memberikan saran dan rekomendasi untuk bahan perumusan kebijakan
Secara garis besar, dapat diambil kesimpulan bahwa jalur rempah berkesimpungan dengan berbagai ranah pengembangan nasional, salah satunya ialah kebudayaan, ekonomi, serta hubungan internasional.
Tidak hanya sebagai komoditas perdagangan di masa lalu yang bukti empirisnya perlu usaha keras untuk direvitalisasi, jalur rempah juga dipandang sebagai jalur atau lintasan penyebaran spiritual dan kebudayaan yang bukti empirisnya terlihat jelas hingga kini dalam bentuk keyakinan/agama dan kebudayaan masyarakat di Maluku Utara dan Papua Bagian Barat.
Hadir sebagai narasumber pada diskusi hari ini yaitu Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Dr. Ahmad Suaedy, beserta Bapak Muhammad Affan. Sementara hadir sebagai peserta, diantaranya perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakilkan oleh Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan KemenkoPMK dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diwakilkan oleh Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dan Direktorat Perlindungan Kebudayaan, sebagai peserta aktif.
Dari sisi internal Setwapres, turut hadir menjadi peserta dalam diskusi ini, para pejabat serta pegawai pada Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan dan Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia. (RN, BPMI – Setwapres/**)
