Kamis, Mei 30, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Surabaya, – Menghadapi dinamika global, Indonesia dituntut untuk terus berperan aktif membangun ekonomi nasional yang bercirikan keadilan dan kemandirian, seperti ekonomi syariah. Sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 25%, sekaligus peraih juara umum Anugerah Adinata Syariah 2023, Provinsi Jawa Timur (Jatim) berpotensi menjadi penggerak kemajuan ekonomi keuangan syariah.

Untuk memperkuat ekosistem ini, maka diperlukan peningkatan kebijakan dan program berkearifan lokal, yang dilakukan secara kolektif dan sinergis, denganL melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Jatim hingga di tingkat pusat. 

“Saya minta keberhasilan tersebut terus ditingkatkan. Beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama guna memperkuat ketahanan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menghadiri Sarasehan Ekonomi Syariah, di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya, Jl. Embong Malang, Kec. Tegalsari, Jatim, Surabaya, Kamis (30/08/2023).

L

Dalam acara bertajuk “Penguatan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Pascapandemi” tersebut, Wapres menyampaikan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekosistem ini. Pertama, perlunya memperluas jejaring ekosistem yang kolaboratif dan kondusif dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi, pesantren, asosiasi, ormas, media, dunia usaha dan industri, perbankan, serta pihak-pihak terkait lainnya. 

“Saya ambil salah satu contoh ekosistem kecil yang mudah terlihat, yakni pesantren. Dalam banyak kesempatan, saya mendorong agar komunitas pesantren di Indonesia mampu melahirkan mujahid, atau pejuang ekonomi,” ujarnya.  

Wapres meyakini,  dengan kemandirian ekonomi santri, pesantren, dan masyarakat sekitar, maka akan meningkatkan kesejahteraan umat. 

Lebih jauh ia mencontohkan OPOP (One Pesantren One Product), yakni program kemandirian yang banyak dikenal melalui pesantren, dimana mekanisme dan jenis produk yang dijual disesuaikan dengan potensi unggulan lokal.

“Program ini patut diperluas, baik di Jawa Timur yang saat ini memiliki sekitar 5000 lebih pesantren, juga di wilayah lainnya,” pesan Wapres.

Strategi kedua, tambahnya, perlunya menumbuhkan para pelaku bisnis dan kewirausahaan syariah yang inovatif dan kreatif. 

Baca Juga:   Banyuwangi Raih Gelar Special Recognition Pada Trisakti Tourism Award 2021

“Akselerasi ekonomi pascapandemi akan lebih inklusif dan merata, jika digerakkan oleh para pelaku usaha yang produktif sekaligus menerapkan prinsip kebaikan syariah,” imbuhnya.  

Baca Juga:   Hadiri Pengukuhan KDEKS Provinsi Aceh, Wapres KH. Ma’ruf Amin Tegaskan Ekonomi Syariah Kunci Hadapi Tantangan Pembangunan Nasional

Sementara strategi ketiga, Wapres menekankan, perlunya memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas antarwilayah, termasuk pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi di semua sektor ekonomi dan keuangan syariah. 

Hal ini, sambungnya, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kawasan industri halal yang sudah ada, serta memperkuat potensi Jatim sebagai destinasi wisata halal bertaraf global.

“Percepatan sertifikasi halal mesti menjadi fokus bersama. Saya kira tujuannya bukan semata untuk memberi “label halal” seperti dahulu, melainkan memberi jaminan produk yang halal dan thayyib dikonsumsi bagi masyarakat,” tegasnya.

Terakhir, Wapres meminta Pemerintah Provinsi Jatim untuk meningkatkan partisipasi kolektif dalam peningkatan literasi, edukasi dan promosi ekonomi, serta inklusi keuangan syariah.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga meresmikan  Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dengan menekan tombol sirene. 

“Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmaanirrahim, Zona KHAS Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), saya nyatakan diresmikan,” pungkas Wapres. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menyampaikan apresiasi kepada Wapres atas kesediannya meresmikan Zona KHAS ITS, serta berdialog dengan penggerak ekonomi syariah di Jatim.

“Kami berterima kasih bahwa [Bapak Wapres] telah bersedia untuk meresmikan Zona KHAS khas sebagai salah satu rintisan awal kita menjalankan program-program yang dijadikan pilot project nasional. Begitu pula untukL kemudian berdialog dalam suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan  dengan para pelaku ekonomi syariah,” ujarnya. 

Emil juga memastikan  bahwa Jatim turut mendukung komitmen pemerintah dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keungan syariah di Indonesia.

“Sebagaimana kita ketahui bersama Jawa Timur sebagai provinsi  dengan sumbangsih perekonomian terbesar kedua di Indonesia, menyumbang hampir seperenam dari perekonimian Indonesia ingin membangun ekonomi syariah  keuangan syariah sebaik mungkin,” ungkap Emil. 

“Dan Alhamdulillah kita memperoleh penghargaan dari KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) pada tahun ini dan ini semua berkat dukungan seluruh insan dan bimbingan Bapak Wakil Presiden. Kami ingin terus mempertahankan sebagaimana 5,24%  di triwulan kedua telah kita raih, ini adalah kabar yang menggemberikan. Kita optimis inilah saatnya untuk kita kembali bergerak cepat untuk mengakselerasi semua ini,” tambahnya optimis. 

Baca Juga:   PKC PMII Jatim : Usulan PDIP Pemilu Proporsional Tertutup Mereduksi Nilai Demokrasi
Baca Juga:   Hadiri Pengukuhan KDEKS Provinsi Aceh, Wapres KH. Ma’ruf Amin Tegaskan Ekonomi Syariah Kunci Hadapi Tantangan Pembangunan Nasional

Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor ITS Mochamad Ashari, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan Kamar Dagang Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pengurus Wilayah  MUI Jatim, Masyarakat Ekonomi Syariah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jatim, Badan Amil Zakat Nasional Jatim, Dewan Masjid Indonesia Jatim Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jatim.

Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma. (SK-BPMI, R2- Setwapres)

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.