KONTRASTIMES . COM – BLITAR I Guntur Wahono anggota DPRD Provinsi Jawa Timur gelar sosialisasi wawasan kebangsaan bersama organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), pada Minggu, (16/12022) di Kampung Coklat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
Hal ini yang dibahas acara Sosialisasi wawasan kebangsaan yang mengambil tema ” Kebudayaan Menjawab Tantangan Jaman ” dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwita Saren Satata, Kepala Dinas PARBUDPORA, Hendra Winarso, Ketua PAPDESI Blitar, Tri Haryono, Ketua PPDI Jatim, Gatot, dan seluruh perangkat desa se Kabupaten Blitar.
Guntur menyampaikan dalam sambutanya, Pembahasan tentang wawasan kebangsaan adalah salah satu pilar bangsa keberhasilan masyarakat sebagai bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Yang kemudian melahirkan cita – cita kemerdekaan indonesia pada dasarnya tumbuh dan berkembang untuk tujuan bersama, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
” Hari ini kami melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan kebudayaan.
Menurut saya, wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, wawasan kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa indonesia dalam mencapai tujuan nasional secara utuh.
Say pernah ditanya, sebenarnya Pak Guntur itu komisi apa ya. Kalau ngomong masalah komisi tidak nyambung sama sekali dengan kebudayaan.
Saya itu komisi D tentang menangani pembangunan yaitu bermitra dengan PU Cipta Karya, PU Bina Marga, PU Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, baik darat, laut, udara, itu semua mitra kami semua.
Jadi, mengapa kok mengambil tema kebudayaan, karena partai memrintahkan saya sebagai pengurus Badan Kebudayaan Nasional Jatim untuk membantu, bagaimana kemajuaan kebudayaan yang ada di Jatim itu bisa ditingkatkan.
Karena saya berasal dari Dapil 7 Jatim wilayah Kab/Kota Blitar , Kabupaten Tulungagung, ini tentu menjadi prooritas kami bagaimana kebudayaan yang ada didapil ini bisa maju terutama di Blitar.
Kegiatan ini akan selalu berkesinambungan dan setiap sebulan sekali kami mengadakan kegiatan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan budaya.
Kami juga berusaha melakukan upaya – upaya pelestarian budaya melalui lembaga adat desa. Semua desa perlu dilindungi adat dan tradisi budayanya.
Yang menjadi persoalan adalah bahwa Kabupaten Blitar ini belum ada Peraturan Daerah tentang lembaga adat desa sehingga tidak bisa berkembang dan masyarakat tidak mengerti sebenarnya semua ada anggaranya pada Dana Desa (DD).
Semoga semua kepala desa segera mempersiapkan diri membuat aturan Lembaga Adat Desa dan juga Pemkab Blitar tentang Perbubnya.Agar Lembaga Adat Desa semua aman di wilayahnya masing – masing.
Pemajuan kebudayaan termasuk sebagai bentuk apresiasi kami kepada masyarakat , para pelaku budaya.
Lembaga Adat Desa kalau sudah terbentuk, kami akan realisasi APBD Provinsi Jatim tahun 2023 sebesar satu M untuk dibagi semua desa se Kabupaten Blitar.
Kami siapkan dana aspirasi untuk pengembangan kebudayaan,” jelasnya.
Dalam waktu senada, Panoto Dewan Penasehat PPDI Blitar menyampaikan, kepada awak media Kontrastimes . Com. PPDI sebagai ujung tombak masyarakat hari ini masalah tingkat kesejahteraan masih belum maksimal, maka harus ada perhatian khusus dari pemerintah.
” Saya sebagai pembina PPDI Kabupaten Blitar yang berdiri sejak tahun 2010 semenjak sepuluh tahun belum memiliki apa – apa yang bisa mendukung progam kerja, sehingga hal ini sangat memprihatinkan, PPDI sangat memiliki peranan besar dalam mendukung progam pemerintah, untuk itu pemerintah harus memberi perhatian besar kepada PPDI.
Kabupaten Blitar ada 220 desa dengan 22 kecamatan harus mendapatkan perlakuan yang adil, dalam arti penyesuaian yang tepat yaitu adil tapi todak harus sama.
Kami tidak menargetkan harapan anggota PPDI termasuk mendapatkan jatah pengadaan kendaraan oprasional,” pungkasnya.
(Fahrudin)
